Kritis Proporsional

 

Partai Gerindra Bojonegoro akhirnya meneguhkan posisinya terhadap pemerintah kabupaten (pemkab). Yakni, bukan partai pendukung pemkab. Bukan pula oposisi. Lebih tepatnya partai yang kritis proporsional.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara DPC Gerindra Bojonegoro Anam Warsito Sabtu lalu (6/2) di kantor DPC Gerindra Bojonegoro. Tepat di hari ulang tahun (HUT) partai berlambang garuda itu.

Anam mengundang awak media ke DPC Gerindra. Dia mengungkapkan beberapa hal terkait dengan kepengurusan baru di DPC Gerindra. Mulai sikapnya terhadap pemkab dan rencana kedepan partainya.

‘’Gerindra bukan partai pengusung dan pendukung pemerintahan Anna-Wawan,’’ ujar Anam kepada awak media.

Sehingga, semua kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai, akan langsung dikritisi. Namun, kebijakan yang sesuai akan didukung.

Anam menamakan sikap itu sebagai kritis proporsional. Bukan opisisi yang selalu mengkritisi kebijakan pemerintah.

Dia menepis semua anggapan bahwa Gerindra kini sudah mendukung pemerintahan Anna-Wawan. Gerindra masih dalam posisi yang sama. Semua fraksi yang kini duduk di DPRD Bojonegoro akan mengikuti sikap dan keputusan DPC Gerindra.

Sebenarnya sikap Gerindra itu sudah disampaikan sejak awal. Namun, dua tahun terakhir sedikit berubah. Kepengurusan yang baru ini menegaskan lagi sikap awal Gerindra sebagai kubu lain. Di luar pemerintah.

Kepengurusan DPC Gerindra saat ini memang baru. Ketum Gerindra Prabowo Subianto menunjuk Sahudi sebagai ketua DPC. Sahudi menggantikan Budiono yang menjabat Ketua DPC sejak 2018 lalu.

Penunjukan Sahudi sebagai Ketua DPC Gerindra memang menganggetkan. Sahudi selama ini tidak banyak dikenal. Juga jarang muncul di media pers. Namun, pria asli Kalitidu ini sudah dua periode ini menjabat sebagai anggota DPRD.

Selama ini yang akrab dengan pers adalah mereka yang memiliki jabatan di DPRD. Sebut saja Sally Atyasasmi yang menjadi ketua Komisi B dan Ketua Fraksi Gerindra. Juga Wawan Kurniyanto yang menjabat Wakil Ketua DPRD.

Gerindra juga menegaskan bahwa pada Pilbup mendatang akan mengusung calon sendiri. Itu karena potensi pertarungan pilbup 2024 mendatang akan lebih seru. Sebab, masa jabatan bupati akan berakhir pada 2023 mendatang. Artinya, selama setahun Bojonegoro akan diisi oleh Pj bupati dari provinsi.

Hal itu membuat tidak ada petahan lagi. Sebab, sama-sama berankat dari awal. Beda halnya saat bupati masih menjabat. Pertarungan akan terjadi antara petahana dan penantang. Namun, pilbup Bojonegoro 2024 nanti akan sedikit berbeda.

Saat ini, wacana pilbup serentak pada 2024 itu masih dibahas di pusat. Antara DPR RI, KPU RI, dan Kemendagri masih silah pendapat. Belum satu suara.

Mengusung bupati sendiri memang memungkinkan bagi Gerindra. Sebab, di DPRD memiliki 6 kursi. Untuk bisa mencapai 10 kursi cukup berkoalisi dengan satu atau dua partai. Politik memang penuh ketidakpastian. Hari ini lawan, besok kawan. Juga sebaliknya. (Nurkozim)

 

Penulis adalah Sekretaris PWI Bojonegoro